Minggu, 14 Mei 2023

AD ART KBPUM


KATA PENGANTAR


Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Atau yang DI singkat (KBPUM) di bentuk pada hari……… Tanggal…….. Bulan Februari Tahun 2021


Sebagai wadah para pengusaha muslim untuk mendalami aqidah islam yang lurus dalam berwirausaha.


Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim di dirikan beberapa pengusaha yang memiliki keinginan kuat bagaimana seyogya nya seorang pengusaha muslim dan mengelola usaha nya sesuai dengan nilai-nilai keislaman.


Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim berasakan pancasila dan undang-undang dasar 1945, dalam menjalankan kegiatan nya selalu berpedoman dan berlandaskan nilai nilai keislaman.








VISI


Membentuk pengusaha muslim yang berkwalitas dan mandiri baik secara ekonomimaupun agama nya sehingga mampu bersaing dalam dunia internasional dan bermanfaat bagi agama dan bangsa Indonesia




MISI


1. Mempersatukan dan membina anggota dalam mengembangkan usaha nya sesuai dengan ajaran islam dan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia guna mencapai kesuksesan dunia dan akhirat

2. Sebagai wadah komunikasi bagi pegusaha muslim dalam meberikan sumbangsih bagi kemaslahatan umat manusia serta kemajuan bangsa Indonesia

3.    Memajukan peranan pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsih kemaslahatan umat manusia serta serta kemajuan perekonomian nasional

4. Mendorong membantu pengusaha Muslim Indonesia untuk siap dalam menghadapi Globalisasi dan pasar bebas Dnia

5. Menjadi Mitra pemerintah dalam perekonomian nasional









ANGGARAN DASAR

KELUARGA BESAR PELAKU USAHA MUSLIM

(KBPUM)


Pembukaan

Bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia itu sebagai rahmat tuhan yang maha esa, masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar Negara Republik Indonesia harus di wujudkan melalui perekonomian nasional


Kami sadar bawasa nya peran dan tanggng jawab kami sebagai penerus cita-cita dari generasi terdahulu memberikan darma bakti ami menuju terwujud masyarakat adil dan makmur


Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan di dorong oleh keingnan yang luhur mecapai cita cita tersebut di atas kami para pengusaha muslim Indonesia yang merupakan bagian dari komponen masyarakat indoensia menyatakan bersatu beraliansi dalam suatu wadah organisasi bernama Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim (KBPUM)













BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT


Pasal. 1

NAMA

Organisasi ini bernama Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim


Pasal. 2

WAKTU

Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim di dirikan pada tanggal 20 Bulan Januri Tahun 2021


Pasal. 3

TEMPAT

Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim di tentukan di kabupaten bogor jawa barat dan berkedudukan di kantor pusat



BAB II

AZAS


Pasal. 4

AZAS

Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Berazaskan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.







BAB III

VISI DAN MISI


Pasal. 5

VISI

Membentuk pengusaha muslim yang berkwalitas dan mandiri baik secara ekonomi maupun agama nya sehingga mampu bersaing dalam dunia internasional dan bermanfaat bagi agama dan bangsa Indonesia


Pasal. 6

MISI

1. Mempersatukan dan membina anggota dalam mengembangkan usaha nya sesuai dengan ajaran islam dan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia guna mencapai kesuksesan dunia dan akhirat

2.    Sebagai wadah komunikasi bagi pegusaha muslim dalam memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan umat manusia serta kemajuan bangsa Indonesia

3.    Memajukan peranan pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsih kemaslahatan umat manusia serta serta kemajuan perekonomian nasional

4.    Mendorong membantu pengusaha Muslim Indonesia untuk siap dalam menghadapi Globalisasi dan pasar bebas Dunia

5. Menjadi Mitra pemerintah dalam perekonomian nasional








BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal. 7

MAKSUD

1.    Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi pengusaha muslim dalam rangka membangun perekonomian nasional.

2.    Menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan kemandirian, kebersamaan kekeluargaan dalam daya saing dunia internasional

3.    Meningkatkan peranan pengusaha muslim dalam pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta nya lapangan kerja


Pasal 8

TUJUAN

1.memberikan berbagai peluang bagi para pelaku usaha Muslim dan masyarakat pada umum nya

2.    Membantu menularkan semangat berwirausaha

3.    memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atupun masyarakat pada umum nya

4.    mensejahterakan para pelaku usaha muslim pada khusus dan masyarakat pada umum nya serta meningkatkan ekonomi

5.    Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas




BAB V

SIFAT, FUNGSI, USAHA DAN KEGIATAN

Pasal. 9

SIFAT

Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim bersifat independent


Pasal. 10

FUNGSI

Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim berfungsi seagai wadah sebagian para pelaku usaha muslim Indonesia, sebagai masyarakat dunia usaha berperan secara aktif dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menumbuhkan iklim usaha yang positif.


Pasal. 11

USAHA

1. Membina pribadi muslim yang baik berahklaqul karimah

2. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, social dan budaya

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kebermanfatan masa depan 

    Umat manusia


Pasal 12

KEGIATAN

1. Melakukan kegiatan guna meningkatkan SDM Para pelaku usaha muslim melalui        

Program pembelajaran, peningkatan keterampilan/Kompetensi dan peningkatan proses kerja di berbagai bidang sektor ekonomi

2. Melakukan Kegiatan pengembangan investasi di berbagai bidang sektor ekonomi 

3. Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan kerohanian secara rutin guna menjadi-

    kan para pelaku usaha ang berakhlakul karimah

4. Melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah yang terkena musibah dan wilayah-

    Wilayah yang membutuhkan bantuan agar tumbuh rasa kepedulian sesama 

    Warga Negara indonesia

5. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum agar menumbuhkan kesadaran hukum 

    Para pelaku usaha


BAB VI

PENDIRI


Pasal. 13

PENDIRI

Asosiasi Pengusaha Muslim Indonesia di dirikan oleh penghadap :

1. Lukman Hakim S.H.            Ketua Umum       

2. Juhaeri Hermawan S.T.        Sekretaris Jendral   

3. Haris Suhendar A.Md.par        Bendahara Umum   


BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal. 14

1. Seluruh Pelaku Usaha Muslim

2. Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 Tahun sehat  

    Secara jasmani maupun rohani


Pasal. 15

Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim terdiri dari :

1. Anggota Biasa

2. Anggota Luar Biasa

3. Anggota Kehormatan


Pasal.16

Syarat syarat menjadi anggota, hak dan kewajibab lebih lanjut di atur dalam anggaran rumah tangga.

BAB VIII

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN


Pasal 17

Susunan Organisasi Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim terdiri dari

1.     Tingkat Pusat/DPP (Dewan Pimpinan Pusat)

    Penasehat

    Pengawas

    Ketua Umum

    Sekretaris Jendral

    Bendahara Umum

    Wakil Ketua Bidang


2.    Tingkat Provinsi/DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)

    Penasehat

    Ketua

    Sekretaris

    Bendahara

    Wakil Ketua Bidang


3.    Tingkat Kabupaten/Kota Atau DPD (Dewan Pimpinan Daerah)

    Penasehat

    Ketua

    Sekretaris

    Bendahara

    Wakil Ketua Bidang


3.    Tingkat Kecamatan/KORCAM (Koordinator Kecamatan)

    Penasehat

    Ketua

    Sekretaris

    Bendahara

    Wakil Ketua Bidang


4.     Tingkat Desa/Kelurahan, KORDES/KORLUR (Koodinator Desa/Kelurahan)

    Ketua

    Sekretaris

    Bendahara

    Wakil Ketua Bidang





Pasal. 18

1.    Penasehat Merupakan Seorang Pengusaha atau pelaku Muslim mengerti dan memahami tentang perkenomian nasional.

2.    Penasehat Mempunyai tugas tanggung jawab dan wewenang memberikan masukan kepada para pengurus dewan pimpinan pusat atau organisasi agar organisasi dapat maju dan berkembang


Pasal 19

1.    Pengawas Merupakan Seorang Pengusaha atau pelaku usaha Muslim yang mampu mengawasi dan mempunyai integritas dalam berorganisasi

2.    Pengawas Mempunyai tugas tanggung jawab dan wewenang  mengawasi dan memberikan teguran apabila ada anggota yang melanggar AD/ART dan aturan organisasi kepada para pengurus sesuai jenjang kepimpinan nya

3.     Jabatan Pengawas di atur dalam Anggaran Rumah Tangga






BAB IX

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT


Pasal. 20

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat  (DPP)  Merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi untuk Tingkat Nasional



Pasal. 21

Susunan Dewan Pimpinan Pusat Terdiri dari :

1 (Satu) Orang Penasehat

1.(satu) Orang Badan Pengawas

1 (satu) Orang ketua Umum 

1 (satu) Orang Sekretaris Jendral

1 (satu) Orang Bendahara Umum

8 (Delapan) Orang Wakil Ketua Bidang 



BAB X

PENGURUS DEWAN WILAYAH


Pasal. 22

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi untuk Tingkat Provinsi


Pasal. 23

Susunan Dewan Pimpinan Wilayah Terdiri dari :

1 (satu) Orang ketua 

1 (satu) Orang Sekretaris 

1 (satu) Orang Bendahara 

8 (Delapan) Orang Wakil Ketua Bidang 

BAB XI

PENGURUS DEWAN DAERAH KOTA/KABUPATEN


Pasal. 24

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota/Kabupaten (DPD) Merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi untuk Tingkat Kota/Kabupaten


Pasal. 25

Susunan Dewan Pimpinan Daerah Terdiri dari :

1 (satu) Orang ketua 

1 (satu) Orang Sekretaris 

1 (satu) Orang Bendahara 

8 (Delapan) Orang Wakil Ketua Bidang 





BAB XII

PENGURUS KOORDINATOR KECAMATAN


Pasal. 26

Pengurus Koordinator Kecamatan Merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi untuk Tingkat Kecamatan


Pasal. 27

Pengurus Koordinator Kecamatan Terdiri dari :

1 (satu) Orang ketua 

1 (satu) Orang Sekretaris 

1 (satu) Orang Bendahara 

8 (Delapan) Orang Wakil Ketua Bidang 


BAB XIII

PENGURUS KOORDINATOR KECAMATAN


Pasal. 28

Pengurus Koordinator Desa/Kelurahan Merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi untuk Tingkat Desa/Kelurahan


Pasal. 29

Pengurus Koordinator Kecamatan Terdiri dari :

1 (satu) Orang ketua 

1 (satu) Orang Sekretaris 

1 (satu) Orang Bendahara 

8 (Delapan) Orang Wakil Ketua Bidang 





BAB XIV

PENGURUS KOORDINATOR DESA/KELURAHAN


Pasal. 30

Pengurus Koordinator Desa/Kelurahan Merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari organisasi untuk Tingkat Desa/Kelurahan


Pasal. 31

Pengurus Koordinator DESA Terdiri dari :

1 (satu) Orang ketua 

1 (satu) Orang Sekretaris 

1 (satu) Orang Bendahara 

8 (Delapan) Orang Wakil Ketua Bidang 


BAB XVI

MASA JABATAN


Pasal. 35

Masa Jabatan dari semua kepengurusan adalah pengurus tingkat pusat Sepuluh (10) Tahun, tingkat provinsi lima (5) tahun, tingkat kota/kabupaten lima (5) tahun, tingkat kecamatan lima (5) tahun,tingkat desa/kelurahan lima (5) tahun, kedudukan ketua umum, ketua DPW, Ketua DPD Kota/Kabupaten, Ketua Koordinator Kecamatan, Koordinator Desa/Kelurahan dapat di pilih kembali sebanyak dua kali.





BAB XVII

RAPAT RAPAT


Pasal 36

Rapat organisasi terdiri dari :

1.    KONGRES, Rapat pengurus Dewan Pimpinan Pusat,

2.     Musyawarah Wilalah Provinsi

3.     Musyawarah Daerah kota/Kabupaten

4.    Musyawarah Kecamatan

5.    Musyawarah Desa/Kelurahan


BAB XVIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI


Pasal 37

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan anggaran dasar atau penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat di lakukan berdasarkan keputusan kongres Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim dan di hadiri sekurang kurang nya separuh peserta kongres yang sah.


Pasal. 38

PEMBUBARAN ORGANISASI

1.    Pembubaran Organisasi Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim hanya dapat di lakukan melalui kongres luar biasa.

2.    Setelah Organisasi di bubarkan maka kongres luar biasa Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim sekaligus menetapkan penghibahan atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan kepada badan sosial.



BAB XIX

PENUTUP

Pasal. 40

1.    Hal hal yang belum di atur dalam anggaran Dasar (AD) ini akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim.

2.    Anggaran Dasar (AD) Di sahkan dan di tetapkan dalam rapat para pendiri di bogor hari Rabu Tanggal 20 Bulan 01 Tahun 2021

    Dan berlaku sejak di tetapkan


PARA PENDIRI

1.     Lukman Hakim    S.H.         ………………………..

2.      Juhaeri Hermawan S.T.    ……….……………….

3.    Haris Suhendar    A.Md.Par    .………………..………









ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR PELAKU USAHA MUSLIM

(KBPUM)


BAB I

KEANGGOTAAN


Pasal. 1

KEANGGOTAAN

Keanggotaan adalah setiap orang dan/atau badan usaha perorangan sebagai warga Negara Repulik Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun sehat jasmani dan rohani yang telah memiliki usaha produktif


Pasal 2

ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa adalah seorang pengusaha muslim atau pelaku usaha  yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim


Pasal 3

ANGGOTA LUAR BIASA

Anggota Luar Biasa adalah seorang pengusaha muslim yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota dan telah menjadi pengurus sedikit nya selama kurun waktu 15 tahun berturut turut


Pasal. 4

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah :

1.     Seorang anggota Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim yang telah berjasa kepada Organisasi Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim a berupa menemukan ilmu pengetahuan dalam hal kewirausahaan yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi umat manusia

2.     Para Pendiri Asosiasi Pengusaha Muslin Indonesia

3.     Para Pengusaha yang memiliki asset perusahaan yang nilai nya di atas 5 (lima) Milyar dan memberikan sumbangsih besar kepada organisasi Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim



Pasal 5

SYARAT KEANGOOTAAN

1.     Syarat keanggotaan setiap orang yang ingin menjadi anggota Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim wajib mengisi Formulir dan Permohonan secara Tertulis.

2.     Bersedia mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Serta peraturan organisasi


Pasal. 6 

MASA KEANGGOTAAN

1.     Masa Keanggotaan berlaku semenjak mendaftarkan diri menjadi anggota dan di keluarkan nya Kartu tanda anggota

2.    Masa Keanggotaan berakhir apabila :

    A. Meninggal Dunia

    B. Mengundurkan diri

    C. Menjadi anggota Partai Politik

    D. Melakukan tindak pidana

    E. Di berhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Aggaran     

        Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi

    F. Mencemarkan nama baik organisasi








BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS 


Pasal. 7

HAK PENGURUS 

1.     Hak bicara dan suara

2.    Hak Memilih dan di pilih

3.    Hak Membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi

4.    Hak mendapatkan informasi

5.    Hak Mengikuti kegiatan yang di adakan organisasi


Pasal. 8

KEWAJIBAN PENGURUS

1.    Mentaati Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim

2.     Mentaati Peraturan organisasi

3.    Aktif Melaksakana/Meyelenggarakan Serta Mengembangkan Program/Kegiatan organisasi

4.    Memperluas Jaringan Keanggotaan dengan menyebarkan asas dan tujuan organiasi Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim

5.     Membayar iuran anggota yang besar nya di tentukan dan di tetapkan melalui kebijakan kepengurusan pusat

6.    Memberikan pembelaan/Pendampingan hukum kepada anggota organisasi yang menghadapi masalah hukum dengan dasar tetap menjaga naa baik organisasi dan sejauh hal itu patut di berikan

7.    Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organiasi

8.    Berkewajiban memberikan pelayanan kepada anggota






BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal. 9

HAK ANGGOTA

1.     Hak biacara berupa saran dan pertanyaan

2.    Hak di tujnjuk menjadi pengurus oleh pimpinan 

3.    Hak Membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi

4.    Hak mendapatkan informasi

5.    Hak Mengikuti kegiatan yang di adakan organisasi

6.    Hak mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi


Pasal. 10

KEWAJIBAN ANGGOTA

1.    Mentaati Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim

2.     Mentaati Peraturan organisasi

3.    Aktif Mengikuti Program/Kegiatan organisasi

4.     Membayar iuran anggota yang besar nya di tentukan dan di tetapkan melalui kebijakan kepengurusan pusat

5.    Memberikan pembelaan/Pendampingan hukum kepada anggota organisasi yang menghadapi masalah hukum dengan dasar tetap menjaga naa baik organisasi dan sejauh hal itu patut di berikan

6.    Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organiasi









BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN STRUKTUR KEKUASAAN


Pasal. 11

KONGRES

1.     Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi

2.    Kongres merupakan utusan dari DPP dan DPW 

3.     Kongres di adakan Sepuluh (10) Tahun sekali


Pasal. 12

KEKUASAAN DAN WEWENANG KONGRES

1.    Menetapkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim.

2.    Menetapkan Program kerja DPP sepuluh (10) Tahun kedepan

3.     Memilih pengurus DPP Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim dengan sistim formatur, yang di pilih berdasarkan hasil kongres dengan mengamanahkan agar ketua umum di ikut sertakan menjadi anggota formatur.

4.    Jumlah anggota formatur lima (5) orang terdiri dari 1 orang ketua, satu orang sekretaris, 3 orang anggota.


Pasal. 13

TATA TERTIB KONGRES

1.     Peserta kongres terdiri dari pengurus DPP Dan DPW 

2.     Pengurus DPP Adalah penanggung jawab penyelenggara konres 

3.     Pengurus DPP Mempunyai Hak suara dan bicara sebanyak 10 orang

4.    Pengurus PW Mempunyai hak suara sebanyak 1 orang perdaerah provinsi

5.    Jumlah peserta di tetapkan oleh pengurus pusat.

6.    Kongres dapat di nyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah utusan DPW Se-indonesia

7.     Apabila tidak terpenuhi sesuai point 6 maka kongres di undur 1 bulan kemudian

8.    Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (LPJ) di hadapaan peserta kongres dan di nyatakan sah dan di terima, maka pengurus DPP di nyatakan Demisioner


Pasal. 14

MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL) Provinsi

1.    Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah utusan DPD kota dan Kabupaten

2.     Musyawarah Wilayah di selenggarakan  5(lima) tahun sekali

3.    Rapat kerja Wilayah di adakan minimal satu kali dalam satu tahun


Pasal. 15

KEKUASAAN DAN WEWENANG MUSWIL

1.     Memilih pengurus DPW dengan sistim formatur, yang di pilih berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah dengan mengamanahkan agar ketua DPW di ikutsertakan menjadi anggota formatur.

2.    Menetapkan Program kerja DPW 5 (Lima) Tahun kedepan

3.    Jumlah anggota formatur 5 (lima) orang terdiri dari 1 orang ketua, satu orang sekretaris, 3 orang anggota


Pasal. 16

TATA TERTIB MUSYAWARAH WLAYAH (MUSWIL) PROVINSI

1.     Peserta MUSWIL  terdiri dari pengurus DPD Kota/Kabupaten

2.     Pengurus DPW Adalah penanggung jawab penyelenggara MUSWIL 

3.     Pengurus DPW Mempunyai Hak suara dan bicara sebanyak 10 orang

4.    Pengurus DPD Mempunyai hak suara sebanyak 1 orang perdaerah Kabuaten/kota

5.    Jumlah peserta di tetapkan oleh pengurus wilayah

6.    Kongres dapat di nyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah utusan DPD 

7.     Apabila tidak terpenuhi sesuai point 6 maka muswil di undur 1 bulan kemudian

8.    Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (LPJ) di hadapaan peserta muswil dan di nyatakan sah dan di terima, maka pengurus DPW di nyatakan Demisioner


Pasal. 17.

MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) KABUPATEN/KOTA

1.    Musyawarah Daerah merupakan musyawarah utusan Koordinator Kecamatan

2.     Musyawarah Daerah di selenggarakan  5(lima) tahun sekali

3.    Rapat kerja  Daerah (RAKERDA) di adakan minimal satu kali dalam satu tahun


Pasal. 18

KEKUASAAN DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH

1.     Memilih pengurus DPD Kota/Kabupaten dengan sistim formatur, yang di pilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah dengan mengamanahkan agar ketua DPD di ikutsertakan menjadi anggota formatur.

2.    Menetapkan Program kerja DPD 5 (Lima) Tahun kedepan

3.    Jumlah anggota formatur 5 (lima) orang terdiri dari 1 orang ketua, satu orang sekretaris, 3 orang anggota


Pasal. 19

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH 

1.     Peserta MUSDA  terdiri dari pengurus Koordinator Kecamatan

2.     Pengurus DPD Adalah penanggung jawab penyelenggara MUSDA 

3.     Pengurus DPD Mempunyai Hak suara dan bicara sebanyak 10 orang

4.    Pengurus Koordinator Kecamatan Mempunyai hak suara sebanyak 1 orang perkecamatan

5.    Jumlah peserta di tetapkan oleh DPD

6.    MUSDA dapat di nyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah utusan Koordinator Kecamatan 

7.     Apabila tidak terpenuhi sesuai point 6 maka MUSDA di undur 1 bulan kemudian

8.    Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (LPJ) di hadapaan peserta MUSDA dan di nyatakan sah dan di terima, maka pengurus DPD di nyatakan Demisioner



Pasal. 20.

MUSYAWARAH KECAMATAN (MUSCAM)

1.    Musyawarah Kecamatan merupakan musyawarah utusan Koordinator Desa/Koordinator Kelurahan

2.     Musyawarah Kecamatan di selenggarakan  5(lima) tahun sekali

3.    Rapat kerja  Kecamatan (RAKERCAM) di adakan minimal satu kali dalam satu tahun


Pasal. 21

KEKUASAAN DAN WEWENANG MUSYAWARAH KECAMATAN

1.     Memilih pengurus Koordinator Kecamatan (KORCAM) dengan sistim formatur, yang di pilih berdasarkan hasil Musyawarah Kecamatan dengan mengamanahkan agar ketua Koordinator Kecamatan di ikutsertakan menjadi anggota formatur.

2.    Menetapkan Program kerja KORCAM 5 (Lima) Tahun kedepan

3.    Jumlah anggota formatur 5 (lima) orang terdiri dari 1 orang ketua, satu orang sekretaris, 3 orang anggota


Pasal. 22

TATA TERTIB MUSYAWARAH KECAMATAN

1.     Peserta MUSCAM  terdiri dari pengurus Koordinator Desa

2.     Pengurus KORCAM Adalah penanggung jawab penyelenggara MUSCAM 

3.     Pengurus KORCAM Mempunyai Hak suara dan bicara sebanyak 5 orang

4.    Pengurus Koordinator Kecamatan Mempunyai hak suara sebanyak 1 orang perkecamatan

5.    Jumlah peserta di tetapkan oleh KORCAM

6.    KORCAM dapat di nyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah utusan Koordinator desa/Koordinator Kelurahan 

7.     Apabila tidak terpenuhi sesuai point 6 maka MUSCAM di undur 1 bulan kemudian

8.    Setelah Pengurus Koodinator Kecamatan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (LPJ) di hadapaan peserta MUSCAM dan di nyatakan sah dan di terima, maka pengurus Koodinator Kecamatan di nyatakan Demisioner


Pasal. 23.

MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN (MUSDES/MUSLUR)

1.    Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan musyawarah seluruh anggota tingkat Desa/Kelurahan

2.     Musyawarah Kecamatan di Desa  5(lima) tahun sekali

3.    Rapat kerja  Desa/Kelurahan (RAKERDES/RAKERLUR) di adakan minimal satu kali dalam satu tahun


Pasal. 24

KEKUASAAN DAN WEWENANG MUSYAWARAH DESA/

KELURAHAN

1.     Memilih pengurus Koordinator Desa/Kelurahan (KORDES/KORLUR) dengan sistim formatur, yang di pilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dengan mengamanahkan agar ketua Koordinator Desa/Kelurahan di ikutsertakan menjadi anggota formatur.

2.    Menetapkan Program kerja KORDES/KORLUR 5 (Lima) Tahun kedepan

3.    Jumlah anggota formatur 5 (lima) orang terdiri dari 1 orang ketua, satu orang sekretaris, 3 orang anggota


Pasal. 25 

TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

1.     Peserta MUSDES/MUSLUR  terdiri dari pengurus dan anggota di tingkat Desa/Kelurahan

2.     Pengurus DESA/KELURAHAN Adalah penanggung jawab penyelenggara MUSDES/MUSLUR

3.     Seluruh pengurus DESA/KELURAHAN dan Anggota tingkat desa/Kelurahan Mempunyai Hak suara dan bicara yang sama 

4.    Jumlah peserta di tetapkan oleh KORDES/KORCAM

5.    KORDES dapat di nyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah anggota tingkat DESA/KELURAHAN 

7.     Apabila tidak terpenuhi sesuai point 6 maka MUSDES/MUSLUR di undur 1 Bulan kemudian

8.    Setelah Pengurus Koodinator Kecamatan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (LPJ) di hadapaan peserta MUSCAM dan di nyatakan sah dan di terima, maka pengurus Koodinator Kecamatan di nyatakan Demisioner


Pasal 26.

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

1.     Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan/Instansi kepemimpinan tetinggi organisasi.

2.    Masa jabatan pengurus DPP terhitung sejak serah terima dari DPP Demisioner


Pasal. 27

PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

1.     Formasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Sekurang-kurang nya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris jendral dan Bendahara Umum

2.    Yang dapat menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah pendiri organisasi atau pernah menjadi pengurus DPW sekurang kurangnya selama satu periode/5 tahun.


Pasal. 28

TUGAS DAN WEWENANG DPP

1.     Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah kongres personalia DPP harus sudah di bentuk dan pengurus DPP Demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus DPP yang baru

2.     Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru dapat menyelenggarakan serah terima jabatan dengan pengurus DPP Demisioner

3.    Melaksanakan hasil-shasil ketetapan KONGRES

4.     Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim kepada pengurus Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim

5.    Melaksanakan sidang pleno minimal satu kali setahun atau setidak nya sepuluh (10) kali selama periode berlangsung

6.    Menyelenggarakan KONGRES pada akhir periode kepengurusan

7.    Melaksanakan rapat harian minimal 6 (Enam) bulan sekali

8.     Menyiapkan Draf KONGRES

9.     Mengangkat dan mengesahkan pengurus DPW dengan tetap memperhatikan hasil MUSWIL

10.     Menyampaikan LPJ kepada anggota melalui KONGRES

11.    Menghadiri sebagai saksi pengesahan DPW

12.     Dapat menskorsing, Memecat dan merahibiltasi secara langsung terhadap anggota/Pengurus

13.    Ketua Umum dapat melakukan resufle atau pemberhentian dengan mempertimbangkan :

    A. Keaktifan pngurus dalam rapat-rapat

    B. Rehabilitasi Program kerja yang bersangkutan


Pasal 29.

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH

1.     Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah adalah badan/Instansi kepemimpinan tetinggi organisasi tingkat provinsi.

2.    Masa jabatan pengurus DPW terhitung sejak serah terima dari DPW Demisioner


Pasal. 30

PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH

1.     Formasi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sekurang-kurang nya terdiri dari Ketua, Sekretaris  dan Bendahara 

2.    Yang dapat menjadi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah adalah pernah menjadi pengurus DPW Dan pernah menjadi pengurus DPD sekurang kurangnya selama satu periode/5 tahun.









Pasal. 31

TUGAS DAN WEWENANG DPW

1.     Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah MUSWIL personalia DPW harus sudah di bentuk dan pengurus DPW Demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus DPW yang baru

2.     Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah yang baru dapat menyelenggarakan serah terima jabatan dengan pengurus DPW Demisioner

3.    Melaksanakan hasil-shasil ketetapan MUSWIL

4.     Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim kepada pengurus Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim  

5.    Melaksanakan Rapat kerja Wilayah minimal satu kali setahun atau setidak nya 5 (lima) kali selama periode berlangsung

6.    Menyelenggarakan MUSWIL  pada akhir periode kepengurusan

7.    Melaksanakan rapat harian minimal 6 (Enam) bulan sekali


Pasal. 32

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

1.     Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah badan/Instansi kepemimpinan tetinggi organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.    Masa jabatan pengurus DPD terhitung sejak serah terima dari DPD Demisioner


Pasal. 33

PERSONALIA PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

1.     Formasi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sekurang-kurang nya terdiri dari Ketua, Sekretaris  dan Bendahara 

2.    Yang dapat menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah pernah menjadi pengurus DPD Dan pernah menjadi pengurus Koordinator Kecamatan sekurang kurangnya selama satu periode/5 tahun.





Pasal. 34

TUGAS DAN WEWENANG DPD

1.     Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah Musawarah Daerah personalia DPD harus sudah di bentuk dan pengurus DPD Demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus DPD yang baru

2.     Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang baru dapat menyelenggarakan serah terima jabatan dengan pengurus DPD Demisioner

3.    Melaksanakan hasil-hasil ketetapan MUSDA

4.     Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim kepada pengurus Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim 

5.    Melaksanakan Rapat Kerja Daerah minimal satu kali setahun atau setidak nya 5 (lima) kali selama periode berlangsung

6.    Menyelenggarakan MUSDA  pada akhir periode kepengurusan

7.    Melaksanakan rapat harian minimal 6 (Enam) bulan sekali



Pasal. 35

STRUKTUR PENGURUS KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM)

1.     Pengurus Koodinator Kecamatan adalah badan/Instansi kepemimpinan tetinggi organisasi tingkat Kecamatan.

2.    Masa jabatan pengurus Koordinator Kecamatan terhitung sejak serah terima dari Pengurus Koordinator Kecamatan Demisioner


Pasal. 36

PERSONALIA PENGURUS KOORDINATOR KECAMATAN

1.     Formasi pengurus Koodinator Kecamatan Sekurang-kurang nya terdiri dari Ketua, Sekretaris  dan Bendahara 

2.    Yang dapat menjadi pengurus Koordinator Kecamatan adalah pernah menjadi pengurus Koodinator Desa/Koodinator Kelurahan Dan pernah menjadi pengurus Koordinator Desa/Koodinator Kelurahan sekurang kurangnya selama satu periode/5 tahun.




Pasal. 37

TUGAS DAN WEWENANG KOORDINATOR DESA/KELURAHAN

1.     Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah Musawarah Desa/Kelurahan personalia Koordinator Desa/Kelurahan harus sudah di bentuk dan pengurus Koordinator Desa/Kelurahan Demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus Koordinator Desa/Keluarahan yang baru

2.     Pengurus Koordinator Desa/Kelurahan yang baru dapat menyelenggarakan serah terima jabatan dengan pengurus Koordinator Desa/Kelurahan Demisioner

3.    Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR)

4.     Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim kepada pengurus Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim 

5.    Melaksanakan Rapat Kerja  Desa/Kelurahan (RAKERDES/RAKERLUR) minimal satu kali setahun atau setidak nya 5 (lima) kali selama periode berlangsung

6.    Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan  pada akhir periode kepengurusan

7.    Melaksanakan rapat harian minimal 6 (Enam) bulan sekali


Pasal. 38

PERSONALIA PENGURUS KOORDINATOR DESA/KELURAHAN

1.     Formasi pengurus Koodinator Desa/Kelurahan Sekurang-kurang nya terdiri dari Ketua, Sekretaris  dan Bendahara 

2.    Yang dapat menjadi pengurus Koordinator Desa/Kelurahan adalah Warga Negara Indonesia yang cakap hukum mempunyai usaha dan beragama islam.


Pasal. 39

TUGAS DAN WEWENANG KOORDINATOR DESA/KELURAHAN

1.     Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah Musawarah Desa/kelurahan personalia Koordinator Desa/Kelurahan harus sudah di bentuk dan pengurus Koordinator Desa/Kelurahan Demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus Koordinator Desa/Kelurahan yang baru

2.     Pengurus Koordinator Desa/Kelurahan yang baru dapat menyelenggarakan serah terima jabatan dengan pengurus Koordinator Desa/Kelurahan Demisioner

3.    Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR)

4.     Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim kepada pengurus Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim 

5.    Melaksanakan Rapat Kerja  Desa/Kelurahan (RAKEDES/RAKERLUR) minimal satu kali setahun atau setidak nya 5 (lima) kali selama periode berlangsung

6.    Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan  pada akhir periode kepengurusan

7.    Melaksanakan rapat harian minimal 6 (Enam) bulan sekali



Pasal. 40

PENDIRIAN PENGURUS DPW, DPD KOTA/KABUPATEN, KORCAM, 

KORDES/KORLUR

1.     Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Yang Ingin Mendirikan DPW Harus mendapatkan Pengesahan dari DPP (Ketua Umum) Berupa Surat Keputusan (SK) dengan dasar surat permohonan

2.     Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Yang Ingin Mendirikan DPD Harus mendapatkan Pengesahan dari DPP (Ketua Umum) Berupa Surat Keputusan (SK) dengan dasar surat permohonan 

3.    Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim yang ingin mendirikan Koordinator Kecamatan Maka harus mendapatkan pengesahan dari Ketua DPD Kota/kabupaten

4    Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim yang ingin mendirikan Koordinator Desa/Koordinator Kelurahan Maka harus mendapatkan pengesahan dari Ketua Koordintaror Kecamatan

5.    Masa Kepengurusan DPW/DPD/KORCAM/KORDES/KORLUR Adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak terbit SK dan berbarengan dengan pelantikan atau serah terima jabatan pengurus tersebut

6.    Untuk mendirikan DPW Minimal harus mengajukan anggota paling sedikit 20 orang terdiri dari pengusaha muslim.

7.    Untuk Mendirikan DPD KOTA/Kabupaten Minimal harus mengajukan anggota paling sedikit 15 orang terdiri dari pengusaha muslim

8.    Untuk mendirikan KORCAM minimal harus mengajukan anggota paling sedikit 10 orang terdiri dari pengusaha muslim.

9.    Untuk mendirikan KORDES/KORLUR Minimal harus mengajukan anggota paling sedikit 5 orang terdiri dari pengusaha muslim


BAB V

PENGAWASAN INTERNAL


Pasal 41

  1. Pengawasan internal perkumpulan di lakukan oleh badan Pengawas perkumpulan

  2. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik dan memberikan sanksi internal dalam oranisasi/perkumpulan


BAB VI

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA


Pasal. 42

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

1    Dalam hal terjadi nya sengketa internal perkumpulan akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat

2.    Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak tercapai organisasi dapatmengajukan mediasi yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah .

3.     Dalam Hal Setelah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai penyelesaian sengketa organisasi dapat di temput melalui pengadilan negri.





BAB VII

KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN


Pasal.  43

KEKAYAAN

1.     Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang di pisahkan terdiri dari uang tunai 10,000,000, (Sepuluh juta Rupiah) 

2.    Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekeyaan organisasi/perkumpulan dapat juga di peroleh dari :

    A. Iuran Anggota

    B. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

    C. Usaha-usaha   lain   yang  sesuai  dengan  perudangan-undangan  Repubik 

     Indonesia

D. Perolehan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

     Republik Indonesia

3.    Semua kekayaan perkumpulan harus di gunakan untuk mencapai dan tujuan organisasi/Perkumpulan


Pasal.  44

PENGELOAAN KEUANGAN

1    Pengurus di setiap tingkat organisasi bertanggung jawab atas dana serta pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkat masing-masing

2.     Bendahara umum/bendahara secara rutin 6 (enam) sekali memberikan laporan keuangan rapat anggota perkumpulan/organisasi


Pasal. 45

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN LIKUIDASI

1    Harta Benda atau kekayaan Organisasi Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim sesudah di bubarkan dan telah memenuhi kewajiban finansial harus di serahkan kepada organisasi atau yayasan yang mempunyai kegiatan yang sama 

2.    Dalam Hal Keuangan Organiasi Pailit dan di likuidasi maka sisa harta kekayaan nya akan di serahkan kepada organisasi atau yayasan yang mempunyai kegiatan yang sama

3.    Dalam Hal poin 1 dan 2 tidak tidak menemukan organisasi atau yayasan yang mempunyai kegiatan yang sama maka harta kekayaan hasil likuidasi akan di serahkan kepada negara



BAB VIII

LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT


Pasal.  46

Lagu Asosiasi Pengusaha Muslim Indonesia (APMI)


Wahai Para Generasi Bangsa

Wahai Para Pengusaha Muslim

Wahai Para Pengusaha Taqwa

Wahai Para Pengusaha Tekun


Gerakan langkah mu dan pikiran mu

kesuksesan pasti di depan mu

Ciptakan hari esok yang lebih baik daripada berdiam diri

Kesuksesan membutuhkan keberanian diri


Jadikan usaha sebagai bagian hidup dan cinta mu

Sukses tidak perlu menunggu 

Ambilah peluang yang ada pada mu

Karena waktu pasti berlalu


Bersama Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim

Berjuang, Bergerak, Belajar, Bekerja, berkarya

Bangkitlah, Gapailah, sukses bersama

Menjadi Pengusaha Berguna Bagi Agama dan Bangsa


Pasal. 47

LAMBANG

1.    Lambang Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim berlambangkan bulan dan bintang berwarna emas melambangkan melambangkan identitas pengusaha muslim dan warna emas melambangkan kejayaan, di apit oleh padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran, di bingkai oleh segiilima yang melambangkan solidaritas sesama anggota organisasi




Pasal. 48

ATRIBUT

1.    Tingkat DPP bertuliskan DPP dibingkai persegi panjang

2.    Tingkat DPW bertuliskan DPW dibingkai persegi panjang

3.     Tingkat DPD bertuliskan DPD dibingkai persegi panjang

4.    Tingkat KORCAM bertuliskan KORCAM dibingkai persegi panjang

5.    Tingkat KORDES.KORLUR bertuliskan KORDES/KORLUR

 dibingkai persegi panjang


BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA


Pasal. 49

1.     Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim hanya dapat di lakukan melalui KONGRES

2.    Rencana Perubahan AD/ART Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Di sampaikan kepada daerah-daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum KONGRES





BAB X

PEMBUBARAN


Pasal. 50

1.    Pembubaran Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim hanya dapat di lakukan oleh KONGRES

2.    Keputusan Pembubaran Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Di setujui separuh peserta KONGRES

3.    Harta Benda Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim sesudah di bubarkan dan telah memenuhi kewajiban finansial harus di serahkan kepada yayasan atau badan sosial

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN


Pasal. 56

Setiap anngota Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim di anggap telah mengetahui Anggaran Dasar Dan Angaran Rumah Tangga yang telah di tetapkan


Pasal. 57

Semua badan/bidang yang menggunakan Nama/Atribut Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim akan di atur dan di tetapkan oleh KONGRES


Pasal. 58

Setiap  Anggota  Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim  harus mentaati AD/ART  ini  dan  barangsiapa  melanggarnya  akan  di  kenakan sanksi sansksi organisasi sebagaimana yang di atur dalam ketentuan tersendiri


Pasal. 59

Apabila anggota Pendiri  meninggal dunia di berikan penghargaan yang di terima oleh ahli waris





BAB  XIII

PENUTUP


Pasal. 60

1.     Segala ketentuan dan peraturan yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan di putuskan oleh KONGRES


2.    Anggaran Rumah Tangga Ini di sahkan dalam rapat para pendiri Keanggotaan Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim yang di selenggarakan pada hari Rabu Tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2021 di bogor yang berlaku sejak di tetapkan




BOGOR, 20 Januari 2021


Para Pendiri :

1.     LUKMAN HAKIM, S.H.            ...............................................

2.    JUHAERI HERMAWAN S.T.        ...............................................

3.    HARIS SUHENDAR A.M.d. Par    ...............................................





Sekretaris Umum KBPUM Banten

FIKRI ZULPIKAR, S.Pd, M.Pd
Sekretaris Umum KBPUM Banten

KBPUM BANTEN

Selamat Untuk Ketua Umum KBPUM Kab. Serang